Perkembangan
Strategi dan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia
Anggota Kelompok :
1. Indah Wahyuningtyas (23212678)
2. Hardiyanti Puji Hatuti (23212305)
3. Kamalia Purwitaningsih (24212019)
4. Sandy Lifiasyani M (26212815)
5. Siti Rahmawati (27212083)
Kelas
: 1EB17
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
Universitas Gunadarma
Bekasi
A.
MACAM–MACAM STRATEGI
PEMBANGUNAN INDONESIA
Salah satu konsep penting yang perlu diperhatikan dalam
mempelajari perekonomian suatu negara adalah mengetahui tentang strategi
pembangunan ekonomi. Beberapa strategi pembangunan ekonomi yang dapat
disampaikan adalah :
1. Strategi Pertumbuhan
Strategi
pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal,
serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah dan memusat,
sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya bahwa
pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat
ke bawah (trickle – down – effect ) pendistribusian kembali. Jika terjadi
ketimpangan atau ketidakmerataan hal tersebut merupakan syarat terciptanya
pertumbuhan ekonomi. Kritik paling keras dari strategi yang pertama ini adalah
bahwa pada kenyataan yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam.
2. Strategi Pembangunan
dengan Pemerataan
Inti
dari konsep strategi ini adalah dengan ditekankannya peningkatan pembangunan
melalui teknik sosial engineering, seperti halnya melalui penyusunan perencanaan
induk, dan paket program terpadu.
3.
Strategi Ketergantungan
Tidak
sempurnanya konsep strategi pertama dan kedua mendorong para ahli ekonomi
mencari alternatif lain sehingga pada tahun 1965 muncul strategi pembangunan
dengan nama strategi ketergantungan. Inti dari konsep strategi ketergantungan
adalah :
·
Kemiskinan di negara – negara berkembang lebih disebabkan
karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak atau negara lainnya.
·
Teori ketergantungan ini kemudian dikritik oleh Kothari
dengan mengatakan “Teori ketergantungan tersebut memang cukup relevan, namun
sayangnya telah menjadi semacam dalih terhadap kenyataan dari kurangnya usaha
untuk membangun masyarakat sendiri (Self Development).
4.
Strategi yang Berwawasan Ruang
Strategi
ini dikemukakan oleh Myrdall dan Hirschman, yang mengemukakan sebab – sebab
kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah yang lebih kaya atau
lebih maju. Menurut mereka, kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat
daerah maju dikarenakan kemampuan atau pengaruh pendistribusian dari kaya ke
miskin (Spread Effects) lebih kecil daripada terjadinya aliran sumber daya dari
daerah miskin ke daerah kaya (Back-wash-effects). Perbedaan pandangan kedua
tokoh tersebut adalah, bahwa Myrdall tidak percaya bahwa keseimbangan daerah
kaya dan miskin akan tercapai. Sedangkan Hirschman, mempercayai pandangan
tersebut walaupun baru akan tercapai dalam jangka panjang.
5.
Strategi Pendekatan Kebutuhan Pokok
Sasaran
dari strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara massal. Strategi ini
selanjutnya dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan Sedunia (ILO) pada tahun
1975, dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat
dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada
pengangguran. Oleh karena itu sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan
lapangan kerja, peningkatan kebutuhan pokok dan sejenisnya.
B.
Faktor – Faktor yang
Mempengaruhi Strategi Pembangunan
Dalam melakukan pembangunan suatu negara atau bangsa
diperlukan strategi yang bagus untuk mencapai hasil yang memuaskan. Tetapi di
dalam strategi itu pasti ada faktor – faktor yang memperngaruhinya. Faktor –
faktor tersebut adalah :
1.
Sumber Daya Alam ( SDA ), adalah salah satu faktor yang
sangat penting dalam pembangunan ekonomi, jika SDA mencukupi dan dimanfaatkan
sebaik-baiknya, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara akan .
2.
Sumber Daya Manusia ( SDM ), merupakan salah satu faktor
berikutnya yang sangat penting untuk pembangunan ekonomi, jika semakin baik
SDM, maka akan semakin cepat jalannya suatu pembangunan.
3.
Tenaga Ahli, disini tenaga ahli bisa di samakan dengan SDM,
tetapi tenaga ahli adalah SDM yang dilatih dan di didik sehingga lebih
mempunyai skill dan keterampilan.
4.
Teknologi, merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan,
karena penggunaan teknologi yang semakin canggih akan mempercepat pertumbuhan
dan pembangunan suatu bangsa atau negara.
C.
STRATEGI PEMBANGUNAN
EKONOMI INDONESIA
1.
Mengembangkan koridor pembangunan ekonomi Indonesia dengan
cara membangun pusat-pusat perekonomian di setiap pulau. Selain mengembangkan
klaster industri berbasis sumber-sumber superior. Baik komoditas maupun sektor.
Koridor pembangunan ekonomi Indonesia terbagi dalam empat tahap :
·
Mengindentifikasikan pusat-pusat perekonomian, misalnya
ibukota provinsi.
·
Menentukan kebutuhan pengubung antara pusat ekonomi tersebut,
seperti trafik barang.
·
Validasi untuk memastikan sejalan dengan pembangunan
nasional, yakni pengaturan area tempat tinggal dengan sistem infrastruktur
serta fasilitas.
·
Menentukan hubungan lokasi sektor fokus, guna menunjang
fasilitas. Misalnya menghubungkan area pertambangan dengan kawasan pemrosesnya.
2.
Memperkuat hubungan nasional baik secara lokal maupun
internasional. Hal ini bisa mengurangi biaya transaksi, menciptakan sinergi
antara pusat-pusat pertumbuhan dan menyadari perlunya akses-akses ke sejumlah
layanan. Seperti intra dan inter-konektivitas antara pusat pertumbuhan serta
pintu perdagangan dan pariwisata internasional. Integrasi ekonomi merupakan hal
terbaik untuk mencapai keuntungan langsung dari konsentrasi produksi. Serta
dalam jangka panjang, meningkatkan standar kehidupan. Saat ini, aktivitas
ekonomi Indonesia terpusat di kota-kota, khususnya Jawa dan Sumatra. Fasilitas
transportasi yang bisa menyebabkan area industri tak menjangkau pelosok. Pada
jangka pendek, proyek-proyek yang perlu dibangun di Jawa adalah TransJawa,
TransJabodetabek, kereta jalur dua, Tanjung Priok. Pembangunan tersebut
diharapkan bisa berdampak langsung mengurangi kemiskinan di Jawa yang melebihi
20 juta jiwa, dua kali populasi miskin Sumatra yang sekitar tujuh juta jiwa.
Pembangunan infrastruktur di Jawa bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi.
3.
Mempercepat kapabilitas teknologi dan ilmu pengetahuan
nasional atau Iptek. Selain tiga strategi utama ini, juga ada beberapa strategi
pendukung seperti kebijakan investasi, perdagangan dan finansial. Beberapa
elemen utama di sektor Iptek adalah meningkatkan kualitas pendidikan termasuk
pendidikan kejuruan tinggi serta pelatihannya. Meningkatkan level kompetensi
teknologi dan sumber daya ahli. Peningkatan aktivitas riset dan pengembangan,
baik pemerintah maupun swasta, dengan memberikan insentif serta menaikkan
anggaran. Kemudian mengembangkan sistem inovasi nasional, termasuk
pembiayaannya. Saat ini, masalah utama yang dihadapi adalah kemampuan riset dan
pengembangan yang digunakan untuk mencari solusi teknologi. Kemampuan pengguna
untuk menyerap teknologi yang ada. Serta transaksi antara riset dan pengembangan
sebagai pemasok solusi teknologi dengan penggunanya tak terbangun dengan baik.
D. PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
1.
Manfaat Perencanaan Pembangunan
Fungsi atau manfaat perencanaan yaitu, sebagai penuntun arah,
minimalisasi ketidakpastian, minimalisasi inefisiensi sumber daya, dan
penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Adapun syarat perencanaan harus
memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
·
Tujuan akhir yang dikehendaki.
·
Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
·
Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
·
Masalah-masalah yang dihadapi.
·
Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
·
Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya.
·
Individu, organisasi, atau badan pelaksananya.
·
Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.
2.
Periode Perencanaan Pembangunan
Perjalanan dokumen perencanaan pembangunan nasional sebagai
kompas pembangunan sebuah bangsa, perkembangannya secara garis besar dapat
dilihat dalam beberapa periode yakni :
·
Dokumen Perencanaan Periode 1958-1967
Pada
masa pemerintahan presiden Soekarno (Orde Lama) antara tahun 1959-1967, MPR
Sementara (MPRS) menetapkan sedikitnya tiga ketetapan yang menjadi dasar
perencanaan nasional yaitu TAP MPRS No.I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik
republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara, TAP MPRS
No.II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta
Berencana 1961-1969, dan Ketetapan MPRS No.IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-Pedoman
Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan.
·
Dokumen Perencanaan Periode 1968-1998
Landasan
bagi perencanaan pembangunan nasional periode 1968-1998 adalah ketetapan MPR
dalam bentuk GBHN. GBHN menjadi landasan hukum perencanaan pembangunan bagi
presiden untuk menjabarkannya dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahunan
(Repelita), proses penyusunannya sangat sentralistik dan bersifat Top-Down,
adapun lembaga pembuat perencanaan sangat didominasi oleh pemerintah pusat dan
bersifat ekslusif. Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai subjek utama
out-put perencanaan kurang dilibatkan secara aktif. Perencanaan dibuat secara
seragam, daerah harus mengacu kepada perencanaan yang dibuat oleh pemerintah
pusat walaupun banyak kebijakan tersebut tidak bisa dilaksanakan di daerah.
Akibatnya mematikan inovasi dan kreatifitas daerah dalam memajukan dan
mensejahterakan masyarakatnya. Distribusi anggaran negara ibarat piramida
terbalik, sedangkan komposisi masyarakat sebagai penikmat anggaran adalah
piramida seutuhnya.
·
Dokumen Perencanaan Periode 1998-2000
Pada
periode ini yang melahirkan perubahan dramatis dan strategis dalam perjalanan
bagsa Indonesia yang disebut dengan momentum reformasi, juga membawa
konsekuensi besar dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan nasional,
sehingga di periode ini boleh dikatakan tidak ada dokumen perencanaan
pembangunan nasional yang dapat dijadikan pegangan dalam pembangunan bangsa,
bahkan sewaktu pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid terbersit wacana dan isu
menyangkut pembubaran lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional, karena
diasumsikan lembaga tersebut tidak efisien dan efektif lagi dalam konteks
reformasi.
·
Dokumen Perencanaan Periode 2000-2004
Pada
sidang umum tahun 1999, MPR mengesahkan Ketetapan No.IV/MPR/1999 tentang
Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. Berbeda dengan GBHN-GBHN
sebelumnya, pada GBHN tahun 1999-2004 ini MPR menugaskan Presiden dan DPR untuk
bersama-sama menjabarkannya dalam bentuk Program Pembangunan Nasional (Propenas)
dan Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) yang memuat APBN, sebagai realisasi
ketetapan tersebut, Presiden dan DPR bersama-sama membentuk Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004. Propenas menjadi
acuan bagi penyusunan rencana pembangunan tahunan (Repeta), yang ditetapkan
tiap tahunnya sebagai bagian Undang-Undang tentang APBN. sedangkan Propeda
menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada).
Sumber :
(DIGITAL
// BOOKS) TAHUN AJARAN ATA// TINGKAT 1 UNIVERSITAS GUNADARMA
http://haris14.wordpress.com/2011/05/15/macam-–-macam-strategi-pembangunan-indonesia/
http://ekonomi.inilah.com/read/detail/1344352/tiga-strategi-pembangunan-ekonomi http://www.karokab.go.id/i/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=112&lang=en
http://perencanaan.ipdn.ac.id/kajian-perencanaan/kajian-perencanaan/sistemperencanaanpembangunannasionalsppn
http://empimuslion.wordpress.com/2008/04/01/paradigma-perencanaan-pembangunan-nasional.
